Pilkada 9 Desember 2020, KPU Sumbar Aktifkan Kembali PPK dan PPS

Padang, Scientia – KPU Provinsi Sumbar mengaktifkan kembali 895 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan 3474 Panitia Pemungutan Suara (PPS), Sekretariat PPK, dan juga Sekretariat PPS yang ada di kabupaten/kota. Pengaktifan kembali panitia ad hoc ini dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang akan dilaksanakan 9 Desember mendatang.

“Sebelum penundaan pemilihan terjadi, kami telah melantik PPK, Sekretariat PPK, dan PPS di 14 kabupaten/kota, hanya ada lima kabupaten/kota yang sebelumnya menunda pelantikan. Sekarang tinggal mengaktifkan kembali mereka yang sebelumnya dilantik,” ujar Komisioner KPU Sumbar, Gebril Daulay saat Sosialisasi Peraturan KPU No 5 Tahun 2020 yang digelar KPU Sumbar secara zoom meeting, Senin (22/6).

Pengaktifan kembali anggota PPK dan PPS ini, jelasnya, terlebih dahulu melalui proses menanyakan kesiapan mereka yang sebelumnya dilantik untuk kembali menjalankan tugas. “Alhamdulillah mereka yang diaktifkan kembali masih bersemangat untuk melanjutkan tugas. Meski ada beberapa yang mengundurkan diri,” ujarnya.

Gebril menuturkan, berdasarkan data yang dihimpun KPU Provinsi Sumbar, jumlah anggota PPS yang mengundurkan diri hanya 11 orang, sementara untuk PPK hanya 4 orang. Alasan dari beberapa personil PPK dan PPS ini tak terlibat lagi sebagai anggota tim beragam. Diantaranya, karena pindah domisili, dapat pekerjaan lain, tengah hamil, dan ada juga yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan walinagari.

Lebih lanjut ia menyampaikan, dari 895 orang personil PPK yang tersebar di kabupaten/kota, 70 persen diantaranya berpendidikan D1 sampai S2, dengan kata lain hanya 30 persen saja yang tamat SMA. “Ini adalah modal bagi kita untuk menyelenggarakan pemilihan yang profesional, berintegritas, transparan dan akuntabel,” ucap Gebril.

Sementara untuk tingkat PPS, imbuhnya, dari 3474 orang anggota PPS, lebih kurang setengahnya juga berpendidikan S1 dan S2. “Karena dari segi pendidikan anggota PPK dan PPS kita sudah cukup mumpuni, ditambah dengan pengalaman yang mereka miliki, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan pemilu yang berkualitas di Sumbar,” tukasnya.

Ia menambahkan, penyelenggaraan Pemilu di tengah pandemi ini akan berpedoman dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, untuk hal ini, KPU provinsi serta kabupaten/kota akan berkordinasi dengan gugus tugas.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar Izwaryani mengatakan, sejumlah tahapan akan dilaksanakan jelang penyelenggaraan Pilkada 2020, salah satunya terkait pencalonan, mulai dari 27 Juni sampai 10 Juli mendatang, KPU Provinsi Sumbar akan melaksanakan verifikasi faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan. (pzv)

Comment