Koalisi Basa-basi

Musfi Yendra,
Dosen Fisipol Universitas Ekasakti Padang

Sepanjang sejarah koalisi partai politik pada Pemilu- Pilkada di Indonesia hampir dipastikan bersifat pragmatis sesaat. Koalisi untuk sekedar kepentingan memenuhi kelengkapan administrasi. Pada Pilkada, koalisi basa-basi (tidak sunguh-sungguh, red) hanya dipaksakan karena persyaratan ambang batas 20 persen kursi di legislatif dan 25 persen suara sah Pemilu legislatif di suatu daerah.

Lebih parah lagi praktek koalisi kartel. Koalisi kartel merupakan penggabungan  beberapa partai politik menjadi pelanggan sesaat karena transaksional atau kebijakan yang menguntungkan. Pemodal mampu memborong partai politik membuat koalisi obesitas, dan menyisakan satu atau dua partai saja untuk lawan.

Kadang, partai politik cenderung jadi komoditas kepentingan individu atau kelompok yang ingin meraih kekuasaan. Sewa kereta atau perahu istilahnya.

Di antara fungsi partai politik sebagai sarana rekruitmen (political recruitment). Partai dibentuk dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah menyeleksi calon pemimpin pada jenjang atau posisi tertentu. Kandidat akan dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak. Tentu tidak semua jabatan dapat diisi oleh peranan partai politik. Jabatan profesional di bidang birokrasi yang bukan bersifat politik  tidak boleh melibatkan partai politik. Partai hanya terlibat dalam pengisian jabatan yang bersifat politik, karena itu memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik juga.

Peran staffing government, partai politik mengajukan orang terpilih yang akan menjadi pejabat publik, baik baru maupun menggantikan yang lama. Jabatan eksekutif dianggap paling mentereng dalam politik praktis; presiden, gubernur, bupati dan walikota. Seiring dalam menyiapkan kader untuk jabatan eksekutif ini partai politik menghadapi tantangan. Keterbatasan kader di internal partai yang bisa diajukan sebagai kandidat untuk layak diterima pasar pemilih. Persoalan kapasitas, kapabilitas, elektabilitas dan “isi tas” kandidat dari partai politik itu sendiri.

Partai politik akan melakukan rekruitmen terbuka kepada publik. Siapa saja memiliki peluang yang sama untuk diusung sebagai calon. Mekanisme fit and proper test, penyampaian visi misi dan survei menjadi instrumen formalitas yang dijalankan. Kandidat Pilkada bisa mendaftar di beberapa atau bahkan semua partai politik yang membuka rekruitmen. Seperti pelamar kerja memasukkan lamaran di setiap lowongan pekerjaan.

Lalu bagaimana penentuan akhirnya? Bisa saja yang dipilih kandidat yang mengikuti prosedur, kadang ditetapkan saja calon yang tidak mengikuti mekanisme rekrutmen terbuka. Ambyar semua proses rekruitmen yang dibuka sebelumnya. Partai politik cenderung menjadi organisasi yang bersifat oligarki. Bertindak lantang atas dan untuk kepentingan rakyat, tetap kenyataannya di lapangan justru berjuang hanya untuk kepentingan pengurusnya sendiri. Akibatnya kepercayaan publik terhadap partai politik cenderung menurun.

Tidak banyak partai politik yang bisa maju Pilkada tanpa koalisi di suatu daerah. Persyaratan ambang batas harus dipenuhi jika mau mengusung calon. Maka koalisi partai politik mulai diinisiasi hingga dideklarasikan. Apa yang menjadi landasan koalisi? Tergantung kepentingan yang bisa diakomodir pada saat itu saja. Terutama kepentingan transaksional, berupa materi jangka pendek, maupun pembagian kue kuasaan jangka  panjang.

Rekonsiliasi politik tidak matang menciptakan bangunan koalisi yang rapuh. Karena pondasinya bukan narasi dan ideologi yang sama.  Tidak juga berdasarkan pertimbangan basis masa atau koaliasi vertikal pada Pilpres. Berseberangan pada koalisi Pilpres, berkawan saat pilkada itu hal lazim saja. Tidak ada koalisi permanen dalam tatanan politik kita.

Pada Pilpres sendiri koalisi partai politik sudah dimulai sejak Pemilu 1999.  Tahun 1999 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mampu mengalahkan Partai Golkar (PG) yang berkuasa sepanjang Orde Baru. Megawati Ketum PDIP mencalonkan diri sebagai presiden. Muncul koalisi Poros Tengah berlandaskan ideologi agama, terdiri Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Gus Dur sebagai kandidat melawan Megawati. Pemilihan oleh anggota MPR yang dipimpin Amien Rais memenangkan Gus Dur.

Kekalahan Megawati diiringi kegaduhan basis konstituennya diberbagai daerah. Untuk meredakan situasi dan menengahi konflik, Megawati dipilih menjadi wakil presiden mendampingi Gus Dur. Pemilu 2004 Poros Tengah sudah bubar. Pada pemilihan presiden di putaran pertama terdapat lima calon pasangan. Partai Golkar (PG) berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung Wiranto-Salahudin Wahid. PDIP bersama Partai Damai Sejahtera (PDS) mengusung Megawati-Hasyim Muzadi. Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI), Partai Sarikat Indonesia (PSI) mengusung Amien Rais-Siswono Yudo Husodo. Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBR), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mendukung Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung Hamzah Haz-Agum Gumelar.

Pemilu putaran pertama dimenangkan Megawati-Hasyim Muzadi dan SBY-Jusuf Kalla. Partai-partai Islam yang tadinya pecah kongsi namun bergabung di kubu capres di putaran kedua. PPP dan PKB merapat ke pasangan Megawati-Hasyim sedangkan PAN dan PKS ke SBY-JK. SBY-JK menjadi pemenang Pemilu 2004. Pemilu 2009,  partai-partai  Islam masih berkoalisi mendukung SBY. SBY berpasangan dengan Boediono, partai koalisi berisikan PD, PKS, PAN, PPP dan PKB. Megawati-Prabowo didukung oleh PDIP dan Partai Gerindra. Jusuf Kalla-Wiranto didukung oleh PG dan Partai Hanura.

Pemilu dimenangkan oleh pasangan SBY-Boediono. Ia membentuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Setelah kandidatnya kalah, Partai Golkar merapat ke Presiden SBY. Bahkan tiga kadernya bisa menjadi menteri waktu itu. Sementara PDIP, Gerindra, Hanura memilih di luar pemerintahan. Pemilu 2014 diikuti dua pasang calon presiden dan wakil presiden. Prabowo Subianto-Hatta Rajasa diusung oleh koalisi Partai Gerindra, PAN, PKS, PG, PPP, PBB, disusul Partai Demokrat sebagai pendukung. Disebut Koalisi Merah Putih. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla diusung oleh koalisi PDIP, Hanura, Partai Nasdem, PKB dan didukung oleh PKPI, disebut Koalisi Indonesia Hebat.

Pilpres 2014 dimenangkan oleh pasangan Jokowi-JK. Politik sakti Jokowi mampu membubarkan KMP, hingga PAN, PG dan PPP bergabung ke pemerintahan. Tersisa Gerindra, PKS dan PBB berada di luar.  Pemilu 2019 tahun lalu, Joko Widodo berhadapan kembali dengan Prabowo Subianto. Joko Widodo-Ma’ruf Amin diusung oleh PDIP, PG, Nasdem, Hanura, PPP, PKB, PKPI dan didukung oleh PSI, PBB, Perindo, Partai Nanggroe Aceh (PNA). Menamai gabungan partai ini Koalisi Indonesia Maju.

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diusung oleh Gerindra, PKS, PAN, PD dan didukung oleh Partai Berkarya, Partai Idaman dan Partai Aceh (PA). Menyebut koalisinya Adil Makmur. Pemilu 2019 dimenangkan oleh Joko Widodo-Ma’ruf Amin dengan perolehan suara 55,50 %.  Setelah kalah, Prabowo Subianto bukan menjadi oposisi, tapi ia dan partainya mendukung pemerintahan Jokowi. Prabowo menjadi pembantu Jokowi di kabinet periode kedua. Prabowo mendapat jatah Menteri Pertahanan, Edy Prabowo kader Gerindra menjadi Menteri Perikanan dan Kelautan.

PKS yang sangat setia dengan Gerindra dua kali Pemilu ikhlas melepas. PKS istiqomah di luar pemerintahan, berani menyebut sebagai oposisi. Prabowo yang membanggakan PKS sebagai sekutu, lebih dari sekedar koalisi, kini ikut menikmati kue kekuasaan. PAN dan PD berada di luar pemerintahan, karena tidak dapat jatah menteri, tapi mendukung kinerja pemerintah.

Perjalanan koalisi partai politik dari Pemilu ke Pemilu, mengambarkan lemahnya sistem check and balance tatanan politik Indonesia. Salah satu tujuan politik amandemen UUD 1945 yaitu memperkuat sistem presidensial. Memperkuat posisi presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan agar tidak mudah di-impeach oleh parlemen, juga tidak harus berkoalisi.  Namun Undang-Undang Pemilu mengatur persyaratan ambang batas dalam mencalonkan presiden (presidential threshold), dan memaksa partai untuk berkoalisi. Partai yang boleh mengusung pasangan capres dan cawapres harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah di level nasional.

Syarat presidential threshold sudah harus ditinjau kembali, dikurangi ke 5 persen atau dihapus, karena dianggap merusak tatanan demokrasi. Tidak memberikan ruang lebih banyak munculnya kandidat untuk bisa mengikuti Pilpres. Akhir tahun ini KPU akan menggelar Pilkada serentak 2020, tepatnya 9 Desember.

Mari kita saksikan seperti apa narasi koalisi partai politik pada Pilkada 2020 ini. Apakah sebagai turunan dari koalisi Pilpres 2019? Atau membangun koalisi baru untuk pemanasan Pilpres 2024? Ataukah hanya koalisi acakadul transaksional untuk kepentingan sesaat Pilkada seperti yang sudah-sudah? (*)

Comment